Penaberitanusantara.com – PENAJAM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Paripurna di Gedung Paripurna pada Senin, 28 September 2026. Agenda utama pertemuan ini fokus pada pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, sekaligus mendengarkan pandangan umum dari setiap fraksi terhadap rancangan peraturan daerah terkait.
Anggota Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi I DPRD PPU, Roman Rading, dalam pemaparan pandangan umum, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti pentingnya efisiensi di tengah penyegelan alokasi anggaran daerah dan mengingatkan bahwa keterbatasan ruang fiskal harus ditangani dengan pengelolaan yang jauh lebih cermat.
“Banyaknya alokasi dalam pengadaan anggaran berakhir pada upaya efisiensi anggaran membuat kita harus lebih cermat dalam mengelola peruntukan dan pemilihan anggaran program dan kegiatan prioritas,” ujar Roman Rading saat membacakan pandangan fraksinya.
Ia menambahkan, kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pembangunan, dengan catatan tetap berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat bawah.
Roman meminta pemerintah daerah lebih memilih dalam menentukan program dan kegiatan prioritas pada Perubahan APBD 2026.
Roman menekankan bahwa keberhasilan suatu program kerja tidak boleh hanya diukur dari sekedar habisnya atau terealisasinya serapan anggaran. Setiap program yang direncanakan harus memiliki hubungan yang jelas antara input (masukan dana) dan output (hasil nyata).
Roman mendorong agar APBD digunakan secara efektif agar mampu menjadi stimulus ekonomi bagi warga yang sedang terhimpit lesunya pasar.
“Memandang bahwa setiap program yang dianggarkan baik berbanding lurus dengan input, kami meminta agar program yang direncanakan tidak hanya terealisasi dalam sisi anggaran saja tetapi juga menjadi daya ungkit bagi kesejahteraan masyarakat di tengah daya beli yang semakin melemah,” jelas Roman.
Hal serupa juga disuarakan PKS terkait sektor pembangunan fisik. Pihaknya berpandangan bahwa kelanjutan proyek infrastruktur memang perlu dilakukan, tetapi wajib berlandaskan skala prioritas yang matang.
Pembangunan yang didanai uang rakyat harus memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi warga sekitar dan berkontribusi langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terkait postur pembiayaan daerah, Roman tidak menjelaskan bahwa langkah penarikan pinjaman daerah terkadang menjadi opsi yang tidak terelakkan demi memenuhi hak pembiayaan wajib dan kebutuhan darurat.
Namun, kebijakan tersebut wajib dibarengi dengan komitmen efisiensi yang tegas di sektor lain untuk menjaga keseimbangan neraca keuangan.
Pada postur APBD Perubahan anggaran ini, terdapat penambahan pos penerimaan dari sektor pinjaman daerah. Oleh karena itu, PKS meminta pemerintah berkomitmen untuk menunda atau meniadakan terlebih dahulu proyek fisik yang tidak mendesak.
“Tentu harus disertai dengan komitmen yang jelas. Contoh postur APBD Perubahan tahun ini kita menambah penerimaan pinjaman daerah, maka guna keseimbangan anggaran daerah nanti harus komitmen meniadakan pendanaan proyek fisik yang mungkin bisa ditunda guna menutupi pinjaman yang digunakan di tahun anggaran sebelumnya,” pungkas Roman menutup pandangan fraksinya.(Edison Jalal/ysf)
