Penaberitanusantara.com – PENAJAM – Status Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai wilayah otonom yang mandiri lahir dari pengorbanan serta perjuangan panjang para tokoh pendiri daerah.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Jamaluddin, menyuarakan harapan para pelaku sejarah tersebut yang menginginkan adanya perhatian dan pengakuan legal dari pihak eksekutif.
Menurut Jamal, para pejuang daerah yang tergabung dalam wadah tim sukses pemekaran kabupaten merasa andil besar mereka perlahan mulai pudar dari ingatan publik seiring bergantinya generasi. Oleh sebab itu, mereka menitipkan harapan agar pemerintah kabupaten menyelipkan agenda pemberian apresiasi resmi pada setiap perayaan hari jadi PPU.
“Ada harapan teman-teman tim sukses itu melihat kondisi dan situasi yang ada ini. Mereka ini kan selama ini seperti terlupakan. Adanya kabupaten ini kan tidak terlepas dari perjuangan teman-teman tim sukses pemekaran. Jadi ada harapan mereka, bagaimana di setiap ulang tahun kabupaten itu ada semacam penghargaan yang diberikan kepada mereka, entah itu berbentuk apa, tetapi yang pasti salah satunya adalah 50 sekian orang itu minimal itu disebutkan bahwa merekalah pejuang-pejuang yang sesungguhnya daerah ini,” kata Jamaluddin, (7/11/2026).
Jamaluddin memaparkan, pada masa-masa awal berdirinya kabupaten, pengakuan dan penghormatan serupa sebenarnya sempat rutin diberikan oleh pemda.
Kendati demikian, rotasi kepemimpinan di kursi kepala daerah kerap membawa perubahan arah kebijakan yang berbeda, akhirnya membuat tradisi baik tersebut terhenti di tengah jalan.
“Jajaran parlemen menegaskan komitmen penuh mereka untuk mengawal usulan ini, kami memandang pemberian tanda jasa tersebut sangat pantas direalisasikan sebagai bentuk penghormatan moral atas pengorbanan para tokoh yang telah merintis berdirinya roda pemerintahan serta lembaga legislatif di PPU,” Tambahnya.
Agar memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak mudah berubah akibat pergantian bupati, Jamaluddin menyarankan pembuatan regulasi tertulis yang mengikat.
Hal ini bisa ditempuh lewat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru atau melakukan revisi pada aturan yang sudah berjalan. Regulasi tersebut kelak diproyeksikan memuat pasal khusus mengenai jaminan sosial maupun perlakuan penghormatan bagi keluarga pejuang pemekaran dalam agenda resmi tertentu.
“Nanti kan kita wujudkan bersama dengan pemerintah, maksudnya dari hukum ini bagaimana kita bisa menciptakan apakah itu perda baru ataukah perda perubahan itu yang dilakukan evaluasi perubahannya secara spesifik. Tinggal kita tambah, mungkin beberapa pasal kita sesuaikan, selama tidak bertentangan tentunya dengan aturan-aturan yang diaturkan,” tutup Jamaluddin.(ysf/Edison Jalal/*)
