Penaberitanusantara.com – PENAJAM – Sektor keuangan di tingkat pemerintahan desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah menghadapi kendala serius. Sejumlah aparatur desa mengaku bimbang dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PAD) akibat absennya landasan hukum yang kokoh, yakni Peraturan Desa (Perdes).
Merespons persoalan tersebut, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, Abdul Rahman Wahid, menawarkan sebuah jalan keluar strategis. Pihaknya mengimbau agar seluruh kepala desa beserta jajarannya bersikap proaktif dengan mengirimkan surat permohonan pembentukan draf Perdes secara serentak kepada legislatif maupun eksekutif.
“Kami berharap pemerintah desa secara kolektif kolegial bersurat kepada pemerintah daerah atau DPRD terkait pengusulan perdes-perdes di desa untuk mengatur PAD mereka sendiri. Kendala teman-teman di desa selama ini adalah ingin menarik PAD, tetapi perdesnya belum ada. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat bersurat secara kolektif untuk mencari solusi bersama terkait aturan-aturan desa tersebut,” ungkap Wahid, (9/11/26).
Wahid memaparkan, jika ditinjau dari segi sumber daya, wilayah pedesaan di PPU sejatinya menyimpan kekayaan ekonomi yang sangat besar. Beberapa sektor unggulan seperti destinasi wisata lokal, pengelolaan galian C, hingga aset-aset milik desa lainnya memiliki peluang besar menyumbang retribusi berkala bagi kas desa.
Namun, potensi menjanjikan itu terpaksa berhenti karena kekosongan hukum di level desa. Akibat tidak adanya regulasi tertulis yang resmi, para pengurus desa memilih bermain aman dan tidak berani memungut pendapatan karena khawatir memicu polemik hukum.
“Meskipun demikian, sebagian besar desa ternyata belum memiliki perdes tersebut, sehingga mereka kebingungan saat hendak menarik PAD. Padahal, potensi desa sebenarnya luar biasa banyak, mulai dari pariwisata hingga pendapatan-pendapatan lainnya yang sangat boleh diambil,” tambah Wahid.
Mengenai sejauh mana edukasi aturan ini berjalan, legislator PPU ini mengonfirmasi bahwa sudah ada beberapa aparatur desa yang berinisiatif datang berkonsultasi mengenai teknis penyusunan draf hukum tersebut.
“Melalui permohonan surat secara kolektif nanti, DPRD PPU berkomitmen untuk memberikan pendampingan penuh agar seluruh desa di PPU segera memiliki Perdes PAD yang sah dan mandiri,” pungkas Wahid. (ysf/Edison Jalal/*)
