Penaberitanusantara.com – PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat paripurna di Gedung Paripurna pada Senin, 28 September 2026. Agenda utama pertemuan ini berfokus pada pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, sekaligus mendengarkan pandangan umum dari setiap fraksi terhadap rancangan peraturan daerah terkait.
Ketua Fraksi Partai Demokrat sekaligus Anggota Komisi I DPRD PPU, Bijak Ilhamdani, menyampaikan sejumlah catatan strategis. Di tengah keterbatasan kondisi fiskal daerah saat ini, pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU yang tetap konsisten menjaga keberlangsungan roda pemerintahan.
“Kami mengapresiasi Pemda dalam hal menjaga keberlangsungan pembangunan pemerintahan dan pembangunan di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. Situasi ini membutuhkan kebijakan yang tepat, efisiensi anggaran, serta penetapan skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat,” ujar Bijak Ilhamdani.
Bijak mendorong agar perencanaan dan manajemen keuangan daerah ke depan dilakukan secara lebih matang, terutama mengenai pengendalian utang daerah.
“Mendorong perencanaan dan manajemen keuangan daerah yang lebih matang, termasuk penguatan manajemen serta pengendalian utang daerah mengingat beban bunga pinjaman yang besar bisa dimanfaatkan untuk program pembangunan lainnya. Kebijakan pembayaran perlu dihitung dengan cermat agar tidak memberikan beban berlebihan terhadap kemampuan fiskal daerah di tahun-tahun mendatang, sehingga APBD tetap sehat, efektif, dan optimal manfaatnya,” tegasnya.
Menyikapi ruang fiskal yang kian menyempit, Fraksi Partai Demokrat dengan tegas meminta pemerintah daerah mengurangi proyek fisik yang hanya berorientasi pada keindahan semata, dan beralih ke program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Di tengah ruang fiskal yang sempit, Fraksi Partai Demokrat meminta agar meminimalisir kegiatan fisik yang hanya fokus pada estetika. Kami meminta pemerintah memprioritaskan program yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat, khususnya penguatan sumber daya manusia, sektor swasta dan UMKM, peningkatan produktivitas nelayan dan petani, serta penciptaan perluasan lapangan kerja,” tambah Bijak.
Ia menilai dukungan melalui bantuan usaha dan stimulus ekonomi sangat diharapkan untuk meningkatkan kemandirian warga.
Di sisi lain, penataan wilayah akibat dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga tidak luput dari sorotan Fraksi Demokrat. Eksekutif diminta mempercepat agenda pemekaran kecamatan, desa, maupun kelurahan agar birokrasi tidak terlalu panjang.
“Pemda harus bekerja lebih optimal dalam mempersiapkan dan mempercepat agenda penataan wilayah atau pemekaran kecamatan, desa, dan kelurahan. Langkah ini perlu dilakukan terencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan pelayanan publik, perkembangan wilayah, termasuk dampak strategis pembangunan IKN. Dengan demikian, pemekaran diharapkan memperpendek rentang pelayanan pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelas Bijak. (Edison Jalal/ysf)
Guna mengatasi keterbatasan dana daerah, Bijak juga mengingatkan jajaran Pemkab PPU untuk aktif mencari terobosan anggaran dari pusat maupun provinsi.
“Mendorong Pemda agar semakin aktif melakukan upaya jemput bola kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan. Selain itu, perlu dilakukan langkah penting untuk mencari solusi terkait dana kurang salur dari pemerintah pusat sehingga kebutuhan pendanaan daerah dapat segera terealisasi dan tidak menghambat program pembangunan,” pungkasnya.
