Penaberitanusantara.com – PENAJAM — Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang cenderung meningkat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memicu meluasnya kalangan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU menegaskan perlunya langkah cepat dan pengawasan ketat dari semua pihak untuk menekan angka kasus tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten PPU, Syarifuddin HR, menyampaikan tanggapan tegasnya saat dimintai keterangan terkait maraknya kasus kekerasan yang menyasar anak dan perempuan.
“Kami sangat prihatin dengan adanya tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Hal ini tentu tidak bisa diabaikan begitu saja dan membutuhkan penanganan yang serius dari semua pihak,” ujar Syarifuddin, (24/9/26).
Sebagai upaya pencegahan, pihak DPRD bersama dinas terkait terus mendorong peningkatan sosialisasi secara masif hingga ke tingkat desa bahkan sampai ke tingkat Rukun Tetangga.
“Sosialisasi menurut saya sangat penting agar masyarakat memahami bentuk-bentuk kekerasan kemudian cara mencegahnya, serta mengetahui hak-hak perlindungan hukum bagi korban,” Tegas Syarifuddin.
Menurutnya, pemahaman yang baik di tengah masyarakat akan menjadi benteng pertahanan pertama dalam melindungi anak-anak dan perempuan dari ancaman tindak kekerasan, baik di lingkungan keluarga maupun di luar rumah.
Selain pencegahan, penanganan terhadap korban yang sudah terlanjur mengalami kekerasan juga menjadi fokus utama. Pihak DPRD mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya pihak keluarga, agar tidak takut atau ragu untuk bertindak proaktif.
“Kami mengimbau kepada masyarakat maupun keluarga agar proaktif melaporkan setiap kejadian kepada instansi yang berwenang. Jangan dirahasiakan atau takut melapor,” tegasnya.
Dengan adanya laporan yang cepat, pihak-pihak yang berwenang seperti dinas terkait, kepolisian, atau kementerian terpadu dapat segera turun tangan memberikan pendampingan psikologis maupun hukum kepada korban.
“Selain itu, langkah pelaporan ini juga dapat setiap kejadian dicatat dan terdata dengan baik, sehingga penanganan dan pencegahan di depannya dapat dilakukan secara lebih akurat oleh pemerintah daerah,” Pungkas Syarifuddin. (Edison Jalal/isk)
