Penaberitanusantara.com – PENAJAM – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini tengah menjadi sorotan dari pihak parlemen. Unit usaha yang seharusnya menjadi mesin penggerak perekonomian di tingkat desa tersebut dinilai gagal berfungsi, bahkan banyak yang terseret ke ranah hukum.
Kondisi memprihatinkan ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid. Ia membeberkan bahwa modal usaha yang bersumber dari uang negara tersebut banyak yang terbuang sia-sia karena bisnis desa dibiarkan terbengkalai tanpa pengelolaan yang jelas.
“Kebanyakan Bumdes saat ini mangkrak atau merupakan proyek mangkrak. Bahkan, banyak pejabat atau pengurus Bumdes yang menginginkan masalah hukum. Kondisi ini perlu dibenahi bersama pemerintah desa, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau DPRD untuk bersama-sama melakukan pengawasan,” tutur Wahid, (9/11/26).
Menurut Wahid, akar masalah dari banyaknya pengurus Bumdes yang masuk penjara adalah akibat minimnya keterbukaan dan lemahnya kontrol di desa. Oleh karena itu, ia menawarkan jalan keluar berupa kerja sama erat antara pemerintah desa, jajaran eksekutif, dan pihak legislatif untuk mengawasi operasional bisnis tersebut.
Bukan sekedar memperketat pengawasan, politisi PPU ini juga mengingatkan pentingnya perbaikan aturan main. Peraturan mengenai tata kelola Bumdes harus dibuat lebih detail dan transparan agar para pengurus di lapangan memiliki panduan yang jelas dan tidak salah melangkah.
“Selain regulasi Bumdes, hal yang menjadi atensi khusus dan perlu diatur adalah PAD pendapatan desa. Desa-desa di PPU memiliki banyak potensi seperti pariwisata, galian C, maupun objek-objek lain yang dapat menghasilkan PAD serta menjadi retribusi bagi desa,” jelasnya.
Pada akhir kesempatan, DPRD PPU mengingatkan pihak desa agar tidak sembarangan memilih pengurus dan berhenti menempatkan orang-orang yang tidak paham cara berbisnis di dalam Bumdes.
“Kami berharap pembenahan massal ini bisa segera dilaksanakan agar anggaran desa yang diberikan untuk Bumdes bisa benar-benar berputar dan menghasilkan keuntungan bagi kemandirian ekonomi masyarakat setempat,” pungkas Wahid. (ysf/Edison Jalal/*)
