Penaberitanusantara.com – PENAJAM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Paripurna di Gedung Paripurna DPRD PPU pada Senin, 28 September 2026. Agenda utama ini membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta mendengarkan penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah terkait.
Wakil Ketua Fraksi Golkar sekaligus Anggota Komisi III DPRD PPU, Sakka Said, menyampaikan pandangannya mengenai urgensi dilakukannya penyesuaian anggaran di tengah tahun berjalan dan perubahan ini sangat penting untuk menyelaraskan program dengan realisasi kondisi keuangan terkini.
“Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan atau realisasi yang terjadi di tengah tahun anggaran dengan tujuan memastikan program prioritas pembangunan tetap dapat dilaksanakan secara optimal memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” ujar Sakka Said.
Ia menambahkan, pergeseran postur keuangan ini dipicu oleh adanya perkembangan yang tidak sesuai lagi dengan asumsi kebijakan awal. Hal itu mencakup potensi pelampauan atau justru tidak tercapainya target pendapatan daerah, alokasi belanja, hingga pembiayaan darurat yang tidak terduga.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa dokumen anggaran bukan sekadar tumpukan angka formalitas kedinasan semata. APBD harus diposisikan sebagai instrumen strategis yang memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah wajib berorientasi penuh pada kelancaran pelayanan publik.
Sakka meminta jajaran eksekutif untuk mengunci porsi anggaran pada sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan hidup orang banyak. Prioritas tersebut meliputi bidang pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
“Perubahan APBD 2026 bukan sekedar angka dalam dokumen anggaran saja tetapi merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap perubahan ruang fiskal menjawab persoalan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menciptakan pondasi ekonomi daerah yang mandiri,” jelas Sakka.
Secara kelembagaan partai, Fraksi Golkar menyatakan dukungannya terhadap draf rancangan perubahan anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Namun, dukungan tersebut diberikan dengan catatan kritis, di mana Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) PPU dituntut untuk melakukan pembahasan secara seksama, teliti, terperinci, dan cermat bersama legislatif.
Sakka mendesak pemerintah daerah agar lebih progresif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihak dinas terkait harus mampu mencari sumber pendapatan baru yang kreatif tanpa harus memberikan beban ekonomi tambahan bagi masyarakat kecil.
“Diharapkan Pemda agar mengalokasikan anggaran pro-rakyat, lebih progresif menggali potensi pendapatan asli daerah tanpa harus memberatkan beban ekonomi masyarakat, agar segera terealisasi seluruh program dan berjalan tepat waktu,” pungkas Sakka Said.(Edison Jalal/ysf)
