Penaberitanusantara.com – PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah mengkaji secara mendalam aspirasi tokoh masyarakat yang tergabung dalam Tim Sukses Pemekaran Kabupaten. Aspirasi tersebut mendorong penerbitan Peraturan Daerah (Perda) khusus sebagai bentuk pengakuan hukum dan penghormatan atas sejarah berdirinya Kabupaten PPU.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyampaikan bahwa pihak dewan telah menggelar forum silaturahmi dan diskusi bersama perwakilan pejuang pemekaran. Agenda tersebut bertujuan mendengarkan langsung poin-poin usulan yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat.
“Meski menyambut positif aspirasi tersebut untuk melestarikan nilai sejarah daerah, kami menegaskan bahwa setiap penyusunan produk hukum daerah harus tetap patuh dan selaras dengan regulasi di tingkat pusat,” Ujar Raup, (7/11/26).
Pihak legislatif memilih bertindak hati-hati agar pembentukan Perda ini tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari. Kajian akademis dan pemetaan posisi hukum dalam tata negara menjadi syarat mutlak sebelum aturan daerah diterbitkan.
“Kami telah mendiskusikan aspirasi ini bersama ketua dan anggota Tim Sukses Pemekaran Kabupaten. Benar ada keinginan agar diterbitkan semacam Perda. Namun, lembaga legislatif maupun pemerintah daerah tidak dapat serta-merta menerbitkan Perda tanpa kajian akademis terlebih dahulu.
Kita harus memetakan secara saksama posisi hukumnya. Perjuangan masa lalu membutuhkan legitimasi formal, tetapi prosesnya tidak sesederhana itu. Jangan sampai karena rasa hormat atas perjuangan mereka, kita justru memaksakan aturan lokal yang bertentangan dengan regulasi di atasnya,” Kata Raup Muin.
Gerakan pemekaran Kabupaten PPU lahir dari komitmen kolektif masyarakat bawah hingga akhirnya memicu lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari total 57 tokoh masyarakat yang mengawali perjuangan tersebut, saat ini 25 orang di antaranya telah meninggal dunia dan menyisakan sekitar 27 hingga 28 orang.
Tokoh pemekaran yang tersisa mengharapkan adanya pengakuan resmi daerah. Aspirasi tersebut mencakup kejelasan status sekretariat organisasi serta pelibatan resmi dalam berbagai agenda daerah sebagai bentuk penghargaan atas jasa sejarah mereka.
“Kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan para pihak terkait guna menemukan formula regulasi yang pas. Langkah ini diambil agar pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan yang layak bagi para pejuang pemekaran tanpa melanggar prinsip tata kelola hukum dan keuangan negara,” Pungkas Raup. (ysf/Edison Jalal/*)
