Pena Berita Nusantara.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor memimpin jalannya Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Daerah, di Aula lantai III, Kantor Bupati PPU, Selasa, (12/8/2025).
Rakor ini juga dihadiri Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar dan para Asisten serta diikutii seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Lurah dan Kepala Desa di lingkup PPU.
Dalam arahannya Mudyat Noor mengingatkan seluruh SKPD agar tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai program pembangunan. Menurutnya, tantangan ke depan semakin berat, apalagi sebagian besar anggaran daerah masih bertumpu pada pemerintah pusat.
Mudyat juga mengungkapkan adanya informasi bahwa tahun depan pemerintah pusat akan memangkas dana transfer ke daerah secara nasional sebesar Rp100 triliun.
Pemangkasan tersebut menurutnya akan berdampak pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan potensi pengurangan pendapatan daerah rata-rata Rp150–200 miliar per daerah.
“Ini tantangan besar bagi kita. Jangan sampai karena anggaran terbatas, kita tidak berinovasi atau berkreasi. SKPD harus menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat, tanpa melihat dulu besar kecilnya anggaran. Nanti kita cari sumber pendanaan, apakah dari APBN, provinsi, atau pihak ketiga,” tegasnya.
Bupati mencontohkan, meskipun APBD PPU hanya sekitar Rp 2,7 triliun, pembangunan yang terlihat di daerah bisa saja bernilai setara Rp 5–10 triliun per tahun jika SKPD aktif menjalin kerja sama lintas instansi.
“Di setiap kementerian ada program yang bisa dibawa ke daerah. Kita mungkin hanya menerima manfaat, tapi yang penting masyarakat menikmatinya,” ujarnya.
Ia menyebut beberapa contoh program yang bisa dimanfaatkan dari kementerian, seperti bantuan pembangunan sekolah, pengadaan buku, pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan, hingga perekrutan relawan guru dari pensiunan guru. Semua itu, kata Mudyat, bisa membantu mengurangi beban APBD sekaligus mempercepat pemerataan pelayanan dasar.
“Kalau SKPD kita aktif, anggaran yang kelihatan kecil bisa menghasilkan pembangunan besar. Jangan hanya perjalanan dinas untuk hadir di acara, tapi pulang tidak bawa hasil. Harus ada manfaatnya,” tegas Mudyat.
Selain kementerian, Mudyat juga mendorong SKPD menjalin hubungan erat dengan dinas terkait di tingkat provinsi. Menurutnya, banyak program pemprov yang bisa dilaksanakan di PPU jika komunikasi dan koordinasi terjalin baik. Ia menegaskan bahwa provinsi tidak akan tahu kebutuhan daerah jika SKPD tidak aktif mengusulkan.
Bupati juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan organisasi masyarakat seperti PKK dalam berbagai program.
“Anggaran PKK terbatas, tapi SDM-nya ada. Mereka bisa dilibatkan tanpa harus mengeluarkan anggaran besar lagi dari dinas,” jelasnya.
Dengan posisi PPU yang strategis dan dekat dengan Balikpapan maupun Samarinda, Mudyat yakin koordinasi dengan provinsi dan pusat seharusnya lebih mudah dilakukan.
“Yang kita ambil adalah manfaat untuk masyarakat. Kalau kita bisa menarik bantuan dari kementerian hingga ratusan miliar, itu sudah sangat membantu pembangunan daerah,” tandasnya.
“Pasca peringatan HUT RI ke-80, seluruh SKPD mulai mengkolaborasikan kegiatan dengan kementerian dan provinsi, manfaatkan setiap peluang bantuan, dan mendata semua kebutuhan prioritas masyarakat, terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tutupnya.(Hms/eds jl).
