Penaberitanusantara.com-Puluhan warga berkumpul dalam rangka musyawarah menindak lanjuti demo Protes soal perbaikan jalan Bangun Mulyo di RT 018 Desa Bangun Mulyo dan RT 014 Kelurahan Waru, Jumat 1 November 2024, yang dianggap oleh warga belum sesuai spesifikasi, pertemuan tersebut mendapat pengamanan dari sejumlah aparat kemanan dari unsur TNI, Polri dan Satpol PP di Kecamatan Waru, berlangsung di sebuah pendopo milik Ardianto Jalan Bangun Mulyo Waru pada Rabu 6 November 2024.
Camat Waru Ahmad Yani selain sebagai undangan juga bertindak sebagai moderator untuk memediasi tuntutan warga terkait Dana Bagi Hasil (DBH) produksi sawit dari PT Waru Kaltim Plantation (WKP) yang mana DBH tersebut memang wajib bagi perusahaan mana saja untuk menyalurkannya setiap tahun.
Camat Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Ahmad Yani mengungkapkan ini saat dirinya menjadi mediator antara warga RT 014 Kelurahan Waru, warga RT 018 Desa Bangun Mulyo kecatan yang sama dengan Pemerintah kedua Kelurahan/desa tersebut dihadiri unsur Dinas PU PR dan Kepala Bapenda dan Pemerintah Kecamatan Waru dan jajarannya.
“Persoalan tuntutan warga terkait pengaspalan jalan Bangun Mulyo merupakan Akses menuju PT WKP ini ada dana yang sudah di gelontorkan, kapasitas kami disini adalah mencari solusi, Pemerintah berdiri netral untuk masyarakat, terkait tehnis jangan sampai permasalahan kita keluar dari sini persoalaan masih belum beres, karena ini adalah persoalan pemerintahan kecamatan Waru dan Desa Bangun Mulyo dan Kelurahan Waru,” beber Camat Ahmad Yani.
Kepala Bapenda Kabupaten PPU menjelaskan, dari para pengusaha lahirlah dana bagi hasil seperti sawit, dari perjuangan pengusaha sawit yang sejak 2003 keluarlah Peraturan Pemerintah yang mengatur bahwa perusahaan perkebunan seluruh Indonesia wajib menyalurkan dana sebesar Rp 11 miliar lebih untuk perbaikan infrastruktur dimana perusahaan beroperasi.
Supaya terjadi keadilan se Indonesia boleh infrastruktur didanai sebesar Rp 11 miliar lebih, ini adalah kontribusi yang diberikan dari keuntungan Pemerintah Pusat dari hasil pajak export, peruntukan dialokasikan untuk pembangunan, sangat beruntung dana Rp 11 miliar ini jatuh di Kecamatan Waru, di 2024 kenapa diberikan di Waru karena sawit lebih dulu mengajukan usulan berdasarkan proposal dan asistensi warga.
Terkait pembangunan jalan dibutuhkan sekitar Rp 12 koma sekian, mudah mudahan di 2025 pengasapalan di Jalan Bangun Mulyo dapat berlanjut, untuk memperkuat bisa juga diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, proses perencanaannya melalui pemerintah Kabupaten, karena hal tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah mengusulkannya
Dengan adanya dana DBH tak menutup kemungkinan dana CSR dari perusahaan juga bisa nimbrung, itu boleh, mengharapkan percepatan oleh pemerintah itu sangat terbatas, kendati APBD Kabupaten PPU sudaah mencapai 2 Triliun lebih, mengandalkan DBH yang seperti apa semoga di 2025 Akses jalan Bangun Mulyo di Kecamatan Waru bisa ditindaklanjuti, karena jalan tersebut merupakn kebutuhan yng sangat krusial.
Kabid Bina Marga pada Dinas PU PR Kabupaten PPU Rian menambahkan bahwa usulan 2023 anggarannya dibahas sekitar Desember 2023, Secara waktu tak bisa dilaksanakan, akhirnya muncul di 2024 dan tidak semua jatuh pada infrastruktur saja, namun terbagi juga untuk pertanian dan perkebunan, ini dari seluruh perusahaan di Kabupaten PPU.
“Kami lihat data sebaran sawit yang terbesr ada di wilayah Kecamatan Waru, oleh karenanya asistensi penentuan dari Kementerian PU PR, kami melakukan asistensi bersama dengaan pihak terkait, mana yang lebih dulu dikerjakan, ada di pembangunan jembatan, ada sisa dari pembangunan jembatan dilarikan ke pembangunan jalan di Kecamatan Waru, kemudian menyusul ada asistensi lagi maka di 2025 pul kami larikan ke pembangunan jalan.
Secara tehnis dari Kementerian PU PR tidak boleh diputus putus, seharusnya aspal semua sepanjang 6 kilometer, DBH sawit 2025 ada dana Rp 3 miliar untuk tuntaskan jalan Bangun Mulyo,” ujar Rian.
Camat Waru Ahmad Yani berusaha menenangkan Aksi warga yang bersuara lantang, mengatakan perbaikan jalan bisa dilanjut di 2025, karena sama sama maklum kondisi jalan lumayan berdebu dan banyak lubang, dengan adanya aksi ancaman blokir dari masyarakat sebagai bentuk aspirasi dari warga Kecamatan Waru,” tolong dipahami saling komunikasi jangan sampai ada salah pemahaman,” himbau Camat.
Warga kembali berteriak, dana Rp 3 miliar itu dialokasikan dari Tugu ditambah dari Kantor desa hanya sekitar 1 kilometer, pertanyaan kenapa DBH masuk ke pembagunan jembatan, sedangkan jalan Bangun Mulyo adalah jalan utama, malah berdebu, kalau jembatan di Bangun Mulyo penghubung jalan pariwisata, seharusnya pembangunannya didanai dari APBD, bukan dari DBH, ini DBH malah dialihkan sebesar Rp 10 miliar lebih ke pembangunan jembatan.
Disela perdebatan yang disertai nada tinggi dilontarkan warga, Camat Ahmad Yani menjelaskan,” kami sampaikan soal pengaspalan, masalah dana itu urusan Pemerintah Kabupaten dan perusahaan, karena anggaran itu sudah ada,” jelasnya.
Warga Desa Bangun Mulyo yang lain menegaskan,” yang kami rasakan dari pemekaran Desa Bangun Mulyo selama ini sudah 2 kali berganti Kepala Desa di kilometer 5, 6 dan 7 Jalan Bangun Mulyo tak ada pembangunan, kami membayangkan akan ada kemudahan akses jalan, mendekatkan pelayanan, ternyata posisi kami di dua kelurahan/desa ini seperti tak ada perubahan, lalu apa gunanya dana dari perusahaan kalau tak ada realisasinya,” teriak warga.
Kabid Binamarga menegaskan, kenapa harus bangun jembatan, terkait pembangunan jembatan menurutnya, itu intruksi dari Kementerian PU PR sejak 2022 meminta agar bangun jembatan di wilayah Kecamatan Waru.
Warga kembali bersuara,“ kami tak mau tahu, ini jalan utama Bangun Mulyo, bila tak ada kesepakatan mengenai pengaspalan, maka jalan akan kami tutup secara total, bicara masalah jalanan semua mau diaspal, sudah 30 tahun kami cari solusi disini tapi tak bisa dapatkan anggaran sekarang jembatan itu yang jadi masalah.
Kabid Binamarga mengatakan, masyarakat memang sudah usulkan semua, tentu harapan warga memang harus direalisasikan semua namun semua ada tahapannya, dari pemerintah daerah datang kesini pengen dengar apa keinginan warga.
“Insya Allah akan dilaksanakan pengaspalan, namun kami mohon tak ada aktifitas berbahaya bagi kita semua, sebagai bentuk kekecewaan silahkan berekspresi tapi kami tak mengizinkan bertindak di luar batas kewajaran.
Sampai sampai Camat Waru Ahmad Yani dan lurah Waru Herry Febry pasang badan, Kami jadi jaminan Jalan Bangun Mulyo akan diaspal,”seru Camat diamini Lurah meyakinkan warganya.
Warga lainnya bersuara,” yang kami rasakan selama ini tidak terwakilnya kepentingan, kami minta setiap ada musyawarah rembuk soal pembangunan, harap libatkan Ketua RT disertai minimal dua warga, supaya tahu apa yang mau dibangun, seperti apa bangunannya, dengan melibatkan warga bisa ikut menjelaskan.
Agar jelas ada faktor penerima manfaat, jalan manfaat luar biasa, faktor manfaat usahakan benar benar bermanfaat,” cetus warga.
Disatu sisi Camat Waru menyayangkan anggota DPRD yang membidangi persoalan ini sudah diundang untuk mewakil rakyat, agar bisa hadir namun wakil rakyat yang ditunggu tunggu tak kunjung hadir,” kami mengkhawatirkan jangan sampai kami camat, lurah dan kepala desa, aspirasi kami ketika di pembahasan anggaran dicoret lagi, karena tanpa dukungan perwakilan rakyat kita mau berbuat apa, padahal kami berharap akses jalan Bangun Mulyo harus terbangun,” ujar Camat.
Warga mendesak agar ada kepastian dari pemerintah, kapan, tanggal berapa dan bulan apa dimulai perbaikan jalan, belum ada jawaban pasti namun menunggu pelantikan Bupati terpilih PPU yang akan datang, belum tahu tanggal bulan berapa, ini tinggal kesepakatan warga, akhirnya dibuat berita acara yang disepakati bersama para pihak bahwa perbaikan dan peningkatan jalan dilaksanakan 2025, sementara ini warga meminta ada perawatan jalan oleh PT WKP selama peningkatan jalan belum terlaksana, warga kembali mengancam bila tak sesuai kesepakatan jalan akan ditutup total. (Iskandar/Edison Jalal)
