Pena Berita Nusantara.com – JAKARTA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Rakornas tahun ini mengusung tema “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita”, menghadirkan para pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah untuk memperkuat arah reformasi ASN secara nasional.
Forum strategis tersebut menjadi momentum konsolidasi guna mendorong percepatan delapan agenda pembangunan nasional yang terangkum dalam Asta Cita.
Usai mengikuti sesi arahan, Bupati PPU Mudyat Noor menilai Rakornas memberikan pengingat kuat bagi seluruh pemerintah daerah mengenai tuntutan baru yang harus dijawab oleh ASN masa kini.
“Arahan nasional yang disampaikan BKN harus menjadi pegangan kita. ASN di PPU harus bergerak lebih cepat, lebih responsif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan,” tegas Mudyat.
Ia menambahkan bahwa dinamika pelayanan publik saat ini menuntut aparatur yang adaptif, profesional, dan inovatif.
Menurutnya, transformasi birokrasi tidak lagi bisa dilakukan dengan pola lama. Pemerintah daerah harus lebih progresif agar reformasi ASN benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Daerah harus siap. Kita ingin memastikan reformasi ASN benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan hanya konsep di atas kertas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menekankan bahwa manajemen ASN harus bertransformasi dengan pendekatan berbasis data, manajemen talenta, serta tata kelola yang adaptif.
“Manajemen ASN harus lincah, responsif, dan mampu menjawab tantangan sektor publik, mulai dari pangan, pelayanan sosial, hingga digitalisasi,” ujar Zudan dalam arahannya.
Ia juga menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah sebagai fondasi utama percepatan reformasi birokrasi.
Rakornas Kepegawaian 2025 turut dihadiri para gubernur, bupati/wali kota, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh nasional. Sejumlah pembicara dari level pusat hadir memberikan arahan, di antaranya Kepala BKN, Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Pertanian, dan Menteri Sosial.
(Sbr/edysjl/isk)
