Penaberitanusantara.com -Penajam, Kaltim- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan segera melakukan tindak lanjut dalam rangka mendukung program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Benua Taka.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka pembahasan program MBG, berlangsung di Pendopo Odah Etam, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Samarinda, Senin, (10/2/2025).
Sejumlah pejabat penting hadir antara lain Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, unsur Forkopimda Kaltim, perwakilan kabupaten/kota dan pejabat terkait lainnya.
Sesuai penjelasan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, bahwa pemahaman terkait MBG yang masih sedikit membingungkan selama ini, kini semakin jelas selaras. Bahwa pemerintah pusat, tengah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bisa mensukseskan program MBG, kata Sekda PPU Tohar.
Melalui pertemuan sambung Tohar tersebut, diperoleh informasi bahwa PPU kabupaten memperoleh 22 stasiun pelayanan (SP) atau dapur layanan terkait program MBG di Kaltim.
“Ini yang masih menjadi pertanyaan kita apakah SP tersebut berdasarkan proporsi jumlah calon penerima manfaat, baik siswa, santri pondok pesantren, ibu hamil, atau telah menjelaskan jangkauan orbitase dari satuan pelayanan ke penerima manfaat. Itu juga perlu diklarifikasi kepada satuan badan gizi nasional di PPU,” jelas Tohar.
Selanjutnya kata dia, apa yang menjadi tugas daerah. Pertama adalah melakukan pelatihan kepada pemangku kepentingan yang memang memiliki kompetensi dalam rangka penyediaan dan penyiapan materi untuk program MBG, dalam hal ini komoditas-komuditas yang diperlukan.
Ditambahkannya, setelah pertemuan tersebut pemda PPU juga segera melakukan tindak lanjut melaksanakan rapat konsolidasi dengan pemangku kepentingan yang ada di PPU untuk melakukan pemetaan-pemetaan.
“Dilingkup pertanian, untuk bisa melakukan pelatihan kepada masyrakat petani kita. Ada satu sisi peluang, tapi ini juga tergantung cara memandang masyarakat kita. Satu sisi peluang, sekaligus tantangan bagi kita apakah mampu memenuhi kebutuhannya dari lokal,” ujarnya.
Yang menjadi pokus kembali bahwa 22 satuan pelayanan tersebut akan ditempatkan dimana saja, meskipun belum mengetahui secara detail.
” Sektornya ada dimana, bangunannya seperti apa, jadi satuan pelayanan itu identik dengan dapur pelayanan, ini juga menjadi bahan renungan kita untuk membantu badan gizi nasional dalam rangka mensukseskan program MBG kedepan. Yang pasti Pemda PPU mendukung penuh program pemerintah terkait MBG ini,” tutup Tohar.
Sementara itu Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan mengatakan bahwa terkait program MBG tersebut diperlukan langkah-langkah strategi dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan agar berjalan dengan sasaran yang efektif dan tepat.
“Dalam rangka mendukung program percepatan prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu program MBG ini diperlukan langkah-langkah strategi dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan agar berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” jelasnya. (Hms/Edyson NSM Jl)
