Pena Berita Nusantara.com – JAKARTA — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) terkait percepatan program perumahan nasional, termasuk penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan rumah subsidi murah, serta skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.
Pertemuan ini digelar di Gedung Kementerian PKP Jakarta, Rabu malam (3/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati PPU turut berdiskusi bersama sejumlah kepala daerah dan pejabat pusat untuk membahas mekanisme pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia.
“Tadi bersama teman-teman dari Komisi V DPR RI, para gubernur, dan wakil gubernur dari berbagai daerah. Kami berdiskusi dan akhirnya difasilitasi langsung oleh Pak Menteri untuk mencari formula pemerataan pembangunan perumahan yang adil,” kata Bupati Mudyat Noor.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berharap program tersebut tidak hanya sekadar berjalan, namun mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat di daerah, termasuk Kabupaten PPU.
“Kami berharap porsi anggaran dan program yang disalurkan benar-benar proporsional sesuai kebutuhan daerah. Ini penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” lanjutnya.
Bupati PPU juga menyampaikan optimisme bahwa melalui skema KUR dan program rumah subsidi, akses masyarakat terhadap hunian layak semakin terbuka.
“Mudah-mudahan program ini menunjukkan asas keadilan dan memberikan manfaat besar untuk masyarakat seluruh Indonesia, termasuk warga PPU,” ujarnya.
Sejumlah tokoh penting turut mengikuti pertemuan tersebut, antara lain, Menteri PKP Maruarar Sirait, Dirjen Perumahan Perkotaan, Kepala Tapera, Kepala BPS RI, Perwakilan DPR RI Komisi V, Wakil Ketua Komisi V Iwan, Novi, dan Danang, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, Gubernur Papua Barat, Gubernur Maluku Utara dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
Sebagai penutup, Bupati Mudyat Noor menekankan bahwa Pemkab PPU akan memanfaatkan peluang tersebut untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan mengawal agar masyarakat PPU mendapatkan akses yang layak dalam program ini,” pungkasnya.(Hms6/edys jl)
